“ MENGAWAL OTSUS PAPUA JILID II: MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN INKLUSIF”  

 Skema pengalokasian dana Otsus sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2021, namun dalam implementasinya sejak tahun 2021 masih banyak daerah di Propinsi Papua maupun Papua Barat yang bermasalah. Kementerian Keuangan menemukan banyak daerah yang belum melakukan belanja mandatory. Dari sisi penyerapan, realisasi dana otsus masih berkisar 30% untuk setiap tahapan pencairan yaitu tahap 1,2 dan 3 dari tahun 2021-2024. Masalah lain yang dihadapi pemda antara lain tumpeng tindihnya regulasi, keterlambatan penyusunan RAP, keterlambatan pengesahan RAP dan integrasinya dengan RKPD dan APBD, keterlambatan review oleh APIP, dan keterlambatan tindak lanjut atas koreksi minor RAP.

Materi tentang Good Governance dalam pengelolaan Tata Kelola Keuangan Daerah  menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam matakuliah Keuangan Daerah. Dalam hal ini isu terkait Tata Kelola Dana Otsus Papua.  Oleh karena itu Jurusan Akuntansi FEB Uncen  memandang perlu untuk mengadakan Kuliah Umum yang melibatkan praktisi. Kegiatan Kuliah Umum Dosen Praktisi merupakan forum atau kegiatan akademik yang menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi seperti pihak pemerintah yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua Jilid I dan Jilid II. Kegiatan ini menjadi penting dilaksanakan karena Dana Otsus Papua Jilid II adalah dana publik dalam jumlah besar yang harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Masih banyak tantangan dalam implementasinya seperti sudah disebutkan sebelumnya. Masih banyak salah kaprah terkait implementasi Dana Otsus dari kalangan masyakat akademik. Melalui kuliah umum ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen tentang  konsep dan praktik good governance mengenai Tata Kelola dana Otsus Papua Jilid II yang diatur dalam UU No.2 tahun 2021

Beberapa pihak yang terlibat dalam Kuliah Umum Keuangan Daerah tentang“ MENGAWAL OTSUS PAPUA JILID II: MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN INKLUSIF”   yaitu :

• Dosen Praktisi : 

1. Jimmy Y.A Thesia, S.Sos., M.Si , Kepala Bapperida Propinsi Papua
2. Victor R. Serondanya, SE, Kabid Program dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Jayapura

• Peserta

Mahasiswa dari tiga (3) Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Semester II dan VI khusus Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik). Adapun peserta yang hadir pada saat kuliah umum sebanyak 219 mahasiswa sedangkan dosen sebanyak 15 orang dari perwakilan ketiga program studi

• Penyelenggara:

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawsih

Kuliah Umum dilaksanakan secara berkala setiap semester yaitu  Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 pada hari Kamis, 5 Juni 2025. Pukul :  08.00-12.00 WIT. Pelaksanaannya secara luring bertempat di Aula Ged. Dekanat FEB Kampus Baru Waena. Kegiatan Kuliah Umum ini dimulai dengan sambutan sekaligus membuka kuliah umum oleh Prof. Dr. Mesakh Ick, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen. Berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi  oleh kedua narasumber yaing terdiri materi pertama mengenai Perbandingan Regulasi Otsus Jilid I dan II mulai tahap perencanaan sampai pengawasan oleh Bpk. Jimmy Y. A Thesia, S.Sos.. Dan dilanjutkan  materi kedua  tentang Best Practice Tata Kelola Dana Otsus Jilid II Kabupaten Jayapura oleh Bpk. Victor R. Serondanya, SE. Moderator untuk kedua narasumber oleh Ibu Dr. Alfiana Antoh, SE,M.Si, Ak, Dosen Tetap Jurusan Akuntansi FEB Uncen. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab karena antusiasnya peserta, maka bagian ini dibagi menjadi 3 sesi yang melibatkan mahasiswa dan dosen.

Dari kegiatan Kuliah Umum ditarik kesimpulan bahwa forum akademik ini bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga forum strategis untuk:

1. Mengedukasi mahasiswa tentang tanggung jawab pengelolaan kelola keuangan daerah secara khusus Dana Otsus Papua Jilid II yang diatur UU NO.2 Tahun 2021.
2. Mendorong praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif, yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan di Papua
3. Memperkuat sinergi antara kampus. pemerintah dan  masyarakat  dalam mengawal kebijakan afirmatif yang patut bagi masyarakat
4. Melakukan kolaborasi riset berdasarkan isu dan permasalahan dalam Tata Kelola Dana Otsus Papua Jilid II